Berikut adalah pembagian Hukum Pidana menurut Ilmu Hukum Pidana:

A) Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Objektif

  1. Hukum Pidana Objektif (Jus Poenale), adalah seluruh peraturan yang memuat larangan-larangan atau keharusan-keharusan, dimana terhadap pelanggar peraturan tersebut diancam dengan pidana.
  2. Hukum Pidana Subjektif (Jus Poeniendi), adalah seluruh peraturan yang memuat hak negara untuk mempidana seseorang yang melakukan tindak pidana. Hak negara untuk mempidana itu terdiri dari: (a) Hak untuk mengancam perbuatan dengan pidana; (b) Hak untuk menjatuhkan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu hakim; (c) Hak untuk melaksanakan pidana. Hak ini juga terletak pada alat negara yang berwenang, yaitu jaksa.

Hukum pidana subjektif atau hak negara untuk mempidana harus berdasarkan hukum pidana objektif, hal ini karena hak negara untuk mempidana itu baru ada setalah dalam hukum pidana objektif ditentukan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana.

B) Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formal

  1. Hukum Pidana Materiil atau Hukum Pidana Substantif, adalah seluruh peraturan yang memuat perumusan (a) Perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana. Misalnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan); (b) Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana; dan (c) Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana atau hukum Penintensier yang dimuat dalam KUHP, KUHP Militer dan lainnya.
  2. Hukum Pidana Formal atau Hukum Pidana Ajektif (Hukum Acara Pidana), adalah seluruh peraturan yang memuat cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

C) Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

  1. Hukum Pidana Umum (Algemene Strafrecht/Jus Commune), adalah hukum pidana yang berlaku umum atau yang berlaku bagi semua orang. Hukum pidana umum dimuat dalam KUHP
  2. Hukum Pidana Khusus (Bijzonder Strafrecht/Jus Speciale), adalah hukum pidana yang berlaku khusus bagi golongan orang-orang tertentu atau yang memuat perkara-perkara pidana tertentu, seperti tindak pidana ekonomi. tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, dan lain-lain.

Hubungan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus adalah bahwa ketentuan hukum pidana umum itu tetap berlaku di samping ketentuan hukum pidana khusus sebagai hukum pelengkap.

D) Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Lokal

  1. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku pada seluruh wilayah negara.
  2. Hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang hanya berlaku pada daerah tersebut.

E) Hukum Pidana yang Dikodifikasikan dan Hukum Pidana yang Tidak dikodifikasikan

  1. Hukum pidana yang dikodifikasikan (gecodificeerd), adalah hukum pidana yang telah dikumpulkan dan dibukukan atau dikitabkan seperti KUHP dan KUHP Militer.
  2. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (niet gecodificeerd) adalah hukum pidana yang tidak dikumpulkan, melainkan tersebar dalam undang-undang atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus.

F) Hukum Pidana Bagian Umum dan Hukum Pidana Bagian Khusus

  1. Hukum pidana bagian umum (algemene deel) adalah hukum pidana yang memuat asas-asas umum (algemene leerstrukken) dan dimuat dalam Buku I KUHP.
  2. Hukum pidana bagian khusus (bijzonder deel) adalah hukum pidana yang memuat masalah kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran baik yang telah maupun yang belum dikodifikasikan.

G) Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

  1. Hukum pidana tertulis adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil atau hukum pidana substantif  dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana
  2. Hukum pidana tidak tertulis adalah hukum pidana adat, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 1 Drt Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No. 9) masih berlaku di bekas daerah swapraja dan bekas pengadilan adat.

H) Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional

  1. Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari negara itu sendiri.
  2. Hukum pidana internasional adalah juga hukum pidana nasional, tetapi memuat ketentuan-ketentuan yang berasal dari dunia internasional. Misalnya: (1) Ketentuan-ketentuan yang mengandung asas universalitas atau hukum pidana dunia (wereld strafrecht) yaitu pada pasal 4 butir 2 dan 4 KUHP; (2) Perjanjian antar negara (tractaat), yaitu perjanjian ekstradisi atau penyerahan (uitleverings tractaat); dan (3) Ketentuan-ketentuan tentang pembajakan pesawat udara yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana internasional yang semula tidak langsung berlaku di Indonesia, akan tetapi melalui Undang-undang No. 4 Tahun 1976 barulah berlaku di Indonesia seperti ketentuan-ketentuan pasal 479 i, Pasal 479 j, Pasal 479 k, dan Pasal 479 l KUHP.
2019-10-07T16:20:28+00:00