Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian Strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian Burgerlijkrecht.

Pengertian atau definis Hukum Pidana menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut:

1) Prof. Soedarto

Ia mengartikan bahwa hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memuat 2 hal yang pokok, yaitu:

  1. Memuat pelulisan/penjelasan dari perbuatan-perbuatan yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
  2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern, reaksi ini tidak hanya berupa pidana, tetapi juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.

2) Prof. Satochid Kartanegara, SH. 

Hukum pidana yaitu sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara/kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana.

3) Prof. Moeljatno

Mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

  1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut atau disebut juga perbuatan pidana (criminal act).
  2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa bagi mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau disebut juga pertanggungjawaban hukum pidana (criminal responsibility)
  3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut atau disebut juga hukum pidana formal (criminal procedure).

 

2019-10-07T15:24:01+00:00