Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

  1. Faktor hukumnya sendir
  2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
  3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
  4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
  5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berikut ini diuraikan secara garis besar maksud faktor-faktor itu:

1) Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

2) Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena:

  1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
  2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
  3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pemmbentuk undang-undang.
  4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Aparat penegak hukum harus profesional. Menurut Ceril O. Houla dalam bukunya Continuing Learning in the Professions dideskripsikan bahwa ada 9 (sembilan) ciri yang melekat pada profesionalisme, yaitu:

  1. Adanya landasan pengetahuan yang kuat;
  2. Adanya kompetensi individual;
  3. Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
  4. Adanya kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat;
  5. Memiliki kesadaran profesi;
  6. Adanya kode etik profesi;
  7. Adanya sanksi profesional;
  8. Adanya militansi individual; dan
  9. Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa.

3) Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4) Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Kesadaran hukum antara lain meliputi:

  1. Pengetahuan tentang hukum
  2. Penghayatan fungsi hukum
  3. ketaatan terhadap hukum

5) Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud

H. Riduan Syahrani, SH, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011

2019-11-05T16:29:34+00:00