A) Masyarakat Hukum

Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, menyatakan bahwa:

“Masyarakat hukum adalah suatu masyarakat yang menetapkan tata hukumnya bagi masyarakat itu sendiri dan oleh sebab itu turut serta sendiri dalam berlakunya tata hukum itu, artinya tunduk sendiri pada tata hukum itu”.

Melihat pada hubungan yang diciptakan anggotanya, maka masyarakat dapat dibedakan atas dua macam:

  1. Masyarakat Paguyuban (gemeinschaft), yaitu masyarakat yang hubungan antara anggotanya erat sekali yang bersifat pribadi dan terjadi ikatan batin antara anggotanya. Misalnya keluarga (rumah tangga), perkumpulan berdasarkan agama, dan sebagainya.
  2. Masyarakat Patembayan (gesellschaft), yaitu masyarakat yang hubungan antara anggotanya tidak begitu erat, tidak bersifat pribadi, dan tidak ada ikatan batin antara aggotanya, tetapi karena adanya kepentingan kebendaan (mencari keuntungan) secara sama-sama. Misalnya perseroan terbatas, perseroan komanditer (CV), perseroan firma, dan sebagainya.

B) Subjek Hukum

Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.

  1. Manusia; Menurut hukum modern, seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya sebagai orang atau persoon. Karena itu setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (rechtspersoonlijkheid), yaitu pendukung hak dan kewajiban.
  2. Badan hukum (rechtspersoon) di samping manusia (natuurlijk persoon) adalah suatu realitas yang timbul karena kebutuhan hukum dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan (individu), juga mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula.

C) Objek Hukum

Objek hukum ialah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum (manusia atau badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum itu disebut benda. Pengertian benda (zaak) secara yuridis adalah segala sesuatu yang dapat dihaki atau menjadi objek hak milik (Pasal 499 BW). Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) yang berlaku di Indonesia, pengertian zaak (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud, yang dapat ditangkap oleh pancaindera, tetapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas barang yang berwujud.

D) Lembaga Hukum

Lembaga hukum (rechtsinstituut) adalah himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengandung beberapa persamaan (anasir-anasir sama) atau bertujuan mencapai suatu objek yang sama. Oleh karena itu himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan dinamakan lembaga hukum perkawinan, himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perceraian dinamakan lembaga hukum perceraian, demikian seterusnya.

E) Asas Hukum

Asas hukum (rechtsbeginsel) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum, yang mengkualifikasikan beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan satu lembaga hukum. Asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum yang menjadi latar belakang dari peraturan hukum yang konkret (hukum positif).

Satjipto Rahardjo menyatakan, asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum juga merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuasaannya karena telah melahirkan suatu peraturan hukum, tetapi akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan hukum selanjutnya.

F) Sistem Hukum

  1. Bellefroid: Sistem hukum sebagai suatu rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.
  2. Subekti: Sistem hukum diartikan sebagai suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran, untuk mencapai suatu tujuan.
  3. Sudikno Mertokusumo: Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

Menurut Fuller, hukum barulah dapat dikatakan sebagai sistem jika memenuhi 8 (delapan) asas yang dinamakannya Principles of Legality, yaitu:

  1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, tidak boleh mengandung sekadar keputusan ad hoc.
  2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan.
  3. Peraturan-peraturan tidak boleh ada yang berlaku surut.
  4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
  5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
  6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
  7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi.
  8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dan pelaksanaannya sehari-hari.

G) Peristiwa Hukum

Peristiwa hukum atau kejadian hukum (rechtsfeit) adalah peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Dengan kata lain, peristiwa hukum adalah peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum.

H) Hubungan Hukum dan Hak

Hubungan hukum (rechtsverhouding) adalah hubungan yang terjadi dalam masyarakat, baik antara subjek dan subjek hukum maupun antara subjek hukum dan benda, yang diatur oleh hukum dan menimbulkan akibat hukum, yakni hak-hak dan kewajiban.

Hak adalah kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada seseorang atau badan hukum karena perhubungan hukumnya dengan seseorang atau badan hukum lain.

 

2019-11-05T15:31:51+00:00