A) Pengertian dan Macam-Macam Sumber Hukum

Berikut ini dikemukakan beberapa pengertian atas istilah sumber hukum itu:

  1. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai asalnya hukum, ialah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang (mempunyai wewenang) untuk itu.
  2. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat ditemukannya peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini membawa pada penyelidikan tentang macam-macam, jenis-jenis, dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan.
  3. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya

Selain 3 (tiga) pengertian sumber hukum tersebut di atas, ada pula istilah:

  1. Sumber hukum formal, ialah apa yang dimaksud sebagai tempat di mana ditemukan peraturan-peraturan hukum positif, yaitu menunjuk pada bentuk-bentuk peraturan dan ketetapan.
  2. Sumber hukum materiil, ialah apa yang dimaksud sebagai sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi penguasa dalam menentukan hukumnya.

B) Sumber-Sumber Hukum Formal

1) Peraturan perundang-undangan

Undang-undang dalam arti formal adalah suatu bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh badan pembuat undang-undang (badan legislatif pusat). Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti materiil adalah semua peraturan yang isinya mengikat masyarakat. Dengan pengertian ini maka walaupun suatu peraturan bentuknya bukan undang-undang, yakni bukan suatu keputusan yang ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR, namun karena isinya mengikat masyarakat di suatu daerah tertentu, maka dinamakan undang-undang dalam arti materiil. Undang-undang dalam arti formal dalam bahasa Belanda disebut Wet, sedangkan undang-undang dalam arti materiil dinamakan Regeling.

Selain itu, ada beberapa asas berlakunya suatu undang-undang:

  1. Undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama (lex superior derogat legi inferiori).
  2. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampinkan undang-undang yang bersifat umum apabila undang-undang tersebut sama kedudukannya (lex specialis derogat legi generali).
  3. Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama, sejauh undang-undang itu mengatur hal yang sama (lex posterior derogat legi priori).
  4. Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Karenanya orang yang melanggar undang-undang tidak bisa membela dirinya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang yang bersangkutan.

Urutan peraturan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda:

  1. Wet, adalah jenis peraturan atau ketetapan yang dibuat oleh Mahkota Belanda bersama-sama dengan Parlemen Belanda (Staten General). Mahkota Belanda terdiri dari Raja/Ratu Belanda bersama-sama dengan Dewan Menteri Belanda.
  2. Algemen maatregelen van bestuur, dibuat oleh Mahkota Belanda sendiri.
  3. Ordonansi, dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda bersama-sama dengan Dewan Rakyat Hindia Belanda (VoksRaad)
  4. Regerings verordening, dibuat oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda sendiri.

Perbedaan tingkatan peraturan perundang-perundangan juga menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:

  1. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tetapi sebaliknya dimungkinkan.
  2. Hal-hal yang harus diatur dengan suatu bentuk peraturan perundang-undangan tertentu, tidak mungkin diatur dengan suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sedangkan sebaliknya dimungkinkan.
  3. Isi peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Keadaan sebaliknya dimungkinkan dan bilamana itu terjadi, maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah menjadi batal.
  4. Peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah dapat merupakan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Sedangkan sebaliknya tidak mungkin.

Suatu undang-undang tidak berlaku lagi jika:

  1. Jangka waktu berlakunya yang telah ditentukan oleh undang-undang yang bersangkutan sudah habis.
  2. Keadaan atau hal untuk mana undang-undang itu dibuat sudah tidak ada lagi.
  3. Undang-undang itu dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi, dan
  4. Telah ada undang-undang yang baru yang isinya bertentangan atau berlainan dengan undang-undang yang dulu berlaku.

2) Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang karena dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya, dan penyimpangan dari kebiasaan tersebut dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dalam masyarakat dipandang sebagai hukum.

Untuk timbulnya hukum kebiasaan, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

  1. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang (tetap) dalam lingkungan masyarakat tertentu.
  2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan, bahwa perbuatan itu merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Jadi berdasarkan keyakinan bahwa mereka memenuhi kewajiban hukum.
  3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

3) Traktat

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Bila traktat itu diadakan oleh dua negara saja, dinamakan perjanjian bilateral, dan jika traktat itu diadakan oleh lebih dari dua negara, dinamakan perjanjian multilateral. Kemudian jika perjanjian multilateral memberi kesempatan kepada negara-negara lain yang tadinya tidak ikut mengadakannya untuk juga menjadi pihak, dinamakan perjanjian kolektif atau terbuka.

Menurut pendapat klasik, pembuatan traktat melalui 4 (empat) fase yang berurutan sebagai berikut:

  1. Penetapan (sluiting), ialah penetapan isi perjanjian oleh utusan (delegasi) pihak-pihak yang bersangkutan dalam konferensinya. Hasil penetapan diberi nama konsep traktat (sluitingsoorkonde).
  2. Persetujuan masing-masing parlemen pihak yang bersangkutan. Hal ini kalau di negara yang bersangkutan persetujuan parlemen diperlukan supaya kepala negara dapat meratifikasi konsep traktat.
  3. Ratifikasi atau pengesahan oleh masing-masing kepala negara. Setelah konsep traktat diserahkan pemerintah (delegasi) ke parlemen dan disetujui oleh parlemen untuk ratifikasi, maka kepala negara mengesahkan konsep traktat tersebut. Pengesahan ini dinamakan ratifikasi. Karena ratifikasi, traktat itu berlaku di wilayah negara. Traktat yang telah diratifikasi diundangkan dalam lembaran negara.
  4. Pengumuman atau pelantikan (afkondiging). Setelah masing-masing kepala negara meratifikasi konsep traktat sehingga menjadi traktat, maka fase selanjutnya mengadakan upacara saling menyampaikan piagam perjanjian. Perbuatan ini diberi nama pengumuman atau pelantikan. Perbuatan pengumuman ini berbeda dengan pengundangan dalam lembaran negara. Seperti undang-undang, traktat pun diundangkan dalam lembaran negara. Akan tetapi, hal itu berlainan dengan undang-undang, traktat sudah berlaku setelah ratifikasi. Pengundangan traktat dalam lembaran negara hanyalah perbuatan yang berarti formal.

Dalam hal ini perjanjian antar negara dibedakan antara Treaty, yaitu perjanjian terpenting dan Agreement, yaitu perjanjian lain yang kurang penting

a) Treaty

Treaty adalah perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan (diratifikasi) oleh Presiden, yaitu perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty yang mengandung materi sebagai berikut:

  1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri, seperti perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan, dan perjanjian tentang perubahan wilayah.
  2. Ikatan-ikatan sedemikian rupa yang mempengaruhi haluan politik luar negeri (perjanjian kerja sama ekonomi dan teknik atau pinjaman uang).
  3. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 atau sistem perundang-undangan di Indonesia harus diatur dengan undang-undang seperti kewarganegaraan, kehakiman, dan lain-lain.

b) Agreement

Agreement adalah perjanjian yang mengandung materi yang lain, yang hanya disampaikan kepada DPR untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden. Agreement ini diberi bentuk Peraturan Presiden.

4) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim (pengadilan) yang memuat peraturan sendiri, kemudian diikuti dan dijadikan dasar putusan oleh hakim yang lain dalam perkara yang sama

Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.(Pasal 10 Ayat 1)

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” (Pasal 5 ayat 1)

Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia mengemukakan ada 3 (tiga) sebab seorang hakim mengikuti putusan hakim yang lain:

  1. Sebab Psikologis; Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain yang kedudukannya lebih tinggi, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, karena hakim yang putusannya dituruti tersebut adalah pengawas pekerjaannya. Putusan hakim mempunyai kekuasaan (gezag), terutama apabila putusan itu dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, karena hakim tinggi maupun hakim agung dipandang telah banyak pengalaman.
  2. Sebab Praktis; Seorang hakim mengikuti putusan hakim yang kedudukannya lebih tinggi yang sudah ada. Apabila hakim tersebut memberikan putusan yang berbeda dengan putusan hakim yang lebih tinggi, sudah barang tentu pihak yang dikalahkan (merasa tidak adil) akan meminta pemeriksaan pada tingkat yang lebih tinggi (banding atau kasasi), yaitu kepada hakim yang pernah memberikan putusan dalam perkara yang sama agar perkaranya juga diberikan putusan yang sama dengan putusan sebelumnya.
  3. Sebab dirasakan sudah adil; Seorang hakim mengikuti putusan hakim lain karena dirasakan sudah adil, sudah tepat, dan sudah patut sehingga tidak ada alasan untuk keberatan mengikuti putusan hakim yang terdahulu itu.

5) Doktrin

Doktrin adalah pendapat ahli-ahli hukum yang ternama, yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadikan pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat-pendapat ahli hukum tersebut. Dengan demikian putusan pengadilan terasa menjadi lebih berwibawa.

Mahkamah Internasional dalam Piagam Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice) Pasal 38 ayat 1 mengakui pendapat-pendapat ahli hukum sebagai pedoman dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perselisihan, di samping berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (international conventions), kebiasaan-kebiasaan internasional (international customs), asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (the general principles of law recognized by civilized nation) dan putusan hakim (judicial decisions).

 

 

2019-11-05T13:20:08+00:00